Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2023

Kebijakan Otonomi Daerah memberi kewenangan kepada setiap daerah untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah guna membiayai pengeluaran daerah. Namun disadari bahwa masing-masing daerah mempunyai kemampuan dan potensi yang berbeda-beda sehingga dapat menimbulkan ketimpangan fiskal antar daerah. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut pemerintah pusat mengalokasikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan telah mengalami beberapa kali perubahan, hingga terakhir kali berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab sebagai penyedia data statistik dasar di Indonesia melakukan penghitungan IKK sejak tahun 2002 untuk keperluan penghitungan DAU 2003 yang kemudian dilanjutkan hingga sekarang. Data IKK tersebut ditujukan untuk melihat tingkat perbandingan harga barang/jasa konstruksi antar wilayah dibandingkan dengan harga barang/jasa konstruksi pada suatu kota acuan.